Dinamika Hindu Kaharingan di Nusantara: Dari Filosofi, Tradisi, hingga Tantangan Integrasi

PALANGKA RAYA, Suara Hindunesia — Keberagaman wajah Hindu di Indonesia kembali diangkat ke permukaan dalam wacana publik melalui Webinar ZOOM “Mengenal Hindu Nusantara”. Diinisiasi oleh Puskor Hindunesia, diskusi interaktif ini menghadirkan Drs. Walter S. Penyang, Ketua Umum Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MBAHK), dan Bapak Ida Bagus K. Sena Panida selaku Ketua Umum Puskor Hindunesia.

Diskusi ini tidak hanya membuka mata tentang eksistensi Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah, tetapi juga memantik semangat untuk mendokumentasikan keragaman ini melalui rencana penyusunan “Bunga Rampai Hindu Nusantara” atau ensiklopedia Hindu, serta wacana mentransformasi PHDI menjadi “Parisada Hindu Dharma Nusantara” yang lebih inklusif merangkul tradisi lokal.

Berikut adalah enam sorotan utama dari dialog mendalam antara peserta dari berbagai daerah Nusantara dan narasumber yang berhasil dirangkum oleh redaksi:

1. Meluruskan Makna “Kaharingan” dan Penegasan Identitas Filosofis

Sesi tanya jawab diawali dengan pertanyaan menggelitik dari Bapak Anom Windu yang menanyakan apakah kata “Haring” memiliki akar kata dari nama Dewa Wisnu (Hari), serta kaitannya dengan Kerajaan Kutai. Dengan tegas, Drs. Walter meluruskan asumsi historis tersebut. Beliau menjelaskan bahwa “Haring” dalam bahasa lokal berarti kehidupan yang tumbuh dengan sendirinya tanpa ditanam. Dengan penambahan awalan dan akhiran, “Kaharingan” secara filosofis bermakna sebuah kehidupan yang luhur, panjang, kekal, dan abadi. Selain itu, konsepsi ketuhanan Kaharingan merujuk pada Ranying Hatalla Langit, yang penyebutannya bisa berbeda-beda di tiap sub-suku Dayak, namun merujuk pada hakikat Tuhan Yang Maha Esa yang sama.

2. Menepis “Balinisasi” dan Membumikan Konsep Desa Kala Patra

Keresahan mengenai hilangnya kearifan lokal akibat penyeragaman budaya (balinisasi) disuarakan oleh Ibu Kariati dari Bandung (yang besar di Banyuwangi). Ia menyoroti bagaimana tradisi upakara Jawa di Banyuwangi (seperti penggunaan pisang setangkep dan cok bakal) perlahan memudar dan digantikan oleh tradisi Bali. Ia mengapresiasi Kaharingan yang tetap kukuh memegang tradisinya.

Merespons hal ini, Drs. Walter memaparkan bahwa upacara Kaharingan sejatinya murni ajaran agama, bukan sekadar adat istiadat Suku Dayak. Sebagai contoh, upacara Tiwah atau pemberkatan perkawinan (duduk di atas gong sambil memegang daun sawang) adalah ritual keagamaan. Jika itu hanya adat, tentu penganut agama lain di Suku Dayak akan diwajibkan melaksanakannya. Menariknya, Drs. Walter mengutip kisah tokoh Kaharingan, mendiang Pak Lewis, saat berdialog dengan Prof. Ida Bagus Mantra di Bali. Prof. Mantra menyatakan bahwa peralatan dan ritus upacara Kaharingan justru memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan tata cara upacara Hindu murni di zaman Weda. Ini membuktikan bahwa Kaharingan adalah wujud sukses dari penerapan konsep Desa Kala Patra.

3. Kekayaan Bahasa Sangiang dan Hari Raya Lokal

Keingintahuan mengenai kekayaan tak benda Kaharingan datang dari Bapak Tri Wahyu Nugroho, yang menanyakan tentang eksistensi dewa pujaan, hari raya lokal, dan bahasa mantram. Drs. Walter menjelaskan bahwa doa dan mantram umat tidak dituturkan dalam bahasa Sanskerta atau Kawi, melainkan menggunakan bahasa suci daerah yakni Bahasa Sangen atau Sangiang. Seluruh laku spiritual ini telah terhimpun dan dibukukan dalam kitab suci Panaturan dan Buku Tabur. Sementara untuk perayaan, selain mengikuti hari libur nasional keagamaan Hindu seperti Nyepi (yang dirayakan secara antusias melalui momen Dharma Santi hingga ke pelosok), Kaharingan juga memiliki hari raya syukuran pasca-panen atau berladang yang disebut Pakanan Batu.

4. Ancaman Krisis Generasi dan Sinergi Akademisi

Bapak Heron (Herson) yang berasal dari Maliku, Pulang Pisau, namun kini berdomisili di Bali, menyampaikan realita pahit mengenai menyusutnya populasi umat Hindu di desa-desanya akibat konversi agama, interaksi sosial, hingga pernikahan. Menyadari ancaman krisis generasi dan minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus untuk melayani umat hingga ke desa, MBAHK telah melakukan langkah strategis. Majelis menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Tampung Penyang, Palangka Raya. Tujuannya adalah untuk menitipkan dan menerjunkan para mahasiswa dalam program KKN, memberikan mereka pembekalan praktik lapangan yang tidak diajarkan di ruang dosen, guna memberikan edukasi agama langsung ke pelosok.

5. Urgensi Kemandirian Dana dan Sekolah Hindu Berstatus Negeri

Merespons pertanyaan Bapak Made Susila (mantan petinggi TNI AU berpangkat Bintang Dua) terkait dukungan pemerintah daerah, Drs. Walter tidak menampik bahwa bantuan dana hibah operasional dari pemerintah provinsi sempat tersendat selama tiga tahun terakhir, meskipun bantuan untuk fisik seperti Balai Induk tetap berjalan. Sebagai solusi jangka panjang, beliau mendorong kemandirian umat, misalnya dengan berdonasi secara rutin melalui Badan Dana Nasional di tingkat pusat. Di sektor pendidikan, MBAHK secara konsisten mendesak pemerintah pusat melalui Ditjen Bimas Hindu untuk segera mendirikan sekolah-sekolah umum bernapas Hindu yang berstatus negeri di Kalimantan Tengah (layaknya sistem madrasah), sebuah tantangan yang kini sedang didorong realisasinya oleh Dirjen Bimas Hindu untuk menampung generasi muda Kaharingan.

6. Menjaga Marwah Integrasi: MBAHK vs Kelompok MAKI

Topik terakhir yang mengemuka adalah dinamika perpecahan internal, sebagaimana diamati oleh Bapak Kadek Busane yang menanyakan konflik antara MBAHK dengan kelompok Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI). Drs. Walter mengklarifikasi bahwa integrasi Kaharingan ke dalam Hindu sejak tahun 1980 (melalui SK Dirjen) adalah “harga mati” yang dipegang teguh oleh MBAHK sebagai payung hukum yang sah di bawah Kementerian Agama.

Sebaliknya, kelompok MAKI adalah entitas yang menolak integrasi tersebut dan menuntut Kaharingan sebagai agama mandiri. Saat ini, secara hukum MAKI hanya terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kemenkumham dan menolak dibina oleh Kementerian Agama. Drs. Walter menyayangkan ironi bahwa ada tokoh yang dulunya menjabat sebagai Pembimas Hindu dan turut membina MBAHK, kini justru mendirikan MAKI. Beliau mengimbau agar umat terus mengedepankan kesamaan dan persaudaraan, serta tidak terkecoh oleh manuver kelompok-kelompok yang ingin melepaskan diri dari pangkuan Hindu Nusantara.

Catatan : Imagery dibangun dengan menggunakan AI Gemini Banana 2.0

FAQ – Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan