Mengenal Mahasabha PHDI: Makna, Sejarah, dan Fokus Transformasi Mahasabha XIII 2026

Suara Hindunesia – Bagi umat Hindu di Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) memegang peranan amat vital sebagai majelis tertinggi sekaligus rumah besar pengayom umat. Dalam menjalankan roda kelembagaannya, keputusan-keputusan paling fundamental bagi arah Dharma Nusantara ditentukan melalui satu mekanisme persidangan tertinggi yang disebut Mahasabha.

Namun, apa sebenarnya makna dari Mahasabha menurut literatur agama, dan apa saja dinamika yang mengiringi perjalanannya hingga menyongsong Mahasabha XIII di tahun 2026?

Makna Teoretis dan Literatur Mahasabha

Secara etimologis menurut literatur agama Hindu yang berakar pada bahasa Sanskerta, kata “Mahasabha” terdiri dari dua suku kata: Maha yang berarti agung atau besar, dan Sabha yang berarti pertemuan, persidangan, atau majelis.

Dengan demikian, Mahasabha adalah sebuah Persidangan atau Musyawarah Agung. Secara teoretis dan konvensi keorganisasian nasional, kedudukan Mahasabha bersinonim dengan “Kongres”, “Muktamar”, atau “Musyawarah Nasional (Munas)” sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Bagi lembaga PHDI, ini adalah forum suci yang mempertemukan Sulinggih (Sabha Pandita), tokoh intelektual (Sabha Walaka), dan jajaran eksekutif (Pengurus Harian) untuk merumuskan arah pembinaan umat.

Tujuan Umum Diadakannya Mahasabha

Pelaksanaan Mahasabha, yang umumnya digelar lima tahun sekali, mengemban tujuan mendasar yang jauh lebih besar dari sekadar suksesi kepengurusan, di antaranya:

1. Penetapan Haluan Kelembagaan: Mengevaluasi dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman pelayanan umat.
2. Penyelesaian Problematika Keumatan: Menjadi ruang diskursus tertinggi untuk membedah dan memberikan solusi atas persoalan teologis (Tattwa, Susila, Acara) maupun sosial kemasyarakatan (Dharma Negara).
3. Suksesi Kepengurusan: Memilih figur-figur terbaik yang cerdas dan berintegritas untuk mengisi tiga organ sentral: Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian PHDI Pusat.
4. Rekonsiliasi Umat: Menjadi momentum pemersatu keberagaman umat Hindu Nusantara dari Sabang hingga Merauke.

Rangkuman Perjalanan Mahasabha PHDI (Kilas Balik 1959 – Kini)

Eksistensi PHDI dan Mahasabha telah melewati berbagai dinamika zaman yang mendewasakan organisasi:

• Titik Awal (1959): Mahasabha bermula dari semangat Piagam Campuhan Ubud pada 23 Februari 1959. Di momen historis inilah lembaga pelindung Hindu (saat itu bernama Parisada Hindu Dharma/PHD) lahir, berawal murni sebagai perkumpulan musyawarah para orang suci (Sulinggih).
• Era Formatif dan Orde Baru: Melalui beberapa Mahasabha di era ini, PHD berevolusi menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) untuk menegaskan sifatnya yang nasional dan inklusif. Mahasabha pada masa ini banyak berfungsi merumuskan pelayanan bagi umat Hindu transmigran serta mengakomodasi identitas Hindu Kaharingan dan Tengger.
• Mahasabha XI (2016) & XII (2021): Pada era modern, Mahasabha diwarnai dinamika kuat terkait tuntutan kemurnian ajaran. Terdapat gejolak krisis kepercayaan teologis yang menuntut kelembagaan PHDI dibersihkan dari intervensi ideologi Kelompok Organisasi Transnasional Asing (KOTA) demi menjaga keaslian Hindu Nusantara.

Fokus Mahasabha XIII Tahun 2026 dan Lokasi Pelaksanaan

Menyongsong periode ke depan, Mahasabha XIII PHDI direncanakan akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 8 hingga 11 Oktober 2026.

Di bawah kepanitiaan yang dikomandoi oleh Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, Mahasabha XIII difokuskan pada agenda krusial transformasi kelembagaan secara menyeluruh. Fokus utamanya meliputi perbaikan komunikasi untuk mewujudkan rekonsiliasi keumatan agar PHDI benar-benar menjadi “rumah besar”. Selain itu, Mahasabha ini akan mendorong transformasi digital pelayanan umat (seperti e-pasraman, Sindu, dan arsip elektronik) serta menyukseskan pergantian kepengurusan secara menyeluruh dengan figur-figur yang mampu meletakkan kepentingan umat di atas ego golongan.

Korelasi dengan Puskor Hindunesia dan Representasinya

Sebagai lembaga swadaya keumatan yang berakar pada advokasi Hindu Nusantara, Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) memiliki keterkaitan erat dalam mengawal marwah pelaksanaan Mahasabha XIII. Puskor Hindunesia secara konsisten menyuarakan sikap agar Mahasabha ini menjadi momen “Kembali ke Spirit 1959”, yakni mengembalikan otoritas moral tertinggi secara murni kepada Sabha Pandita dan membersihkan struktur PHDI dari afiliasi kelompok transnasional (KOTA). Di samping itu, Puskor Hindunesia mendesak agar Mahasabha membuka ruang representasi yang setara bagi penganut Hindu Kaharingan, Kejawen, komunitas Hindu Tamil, dan Sunda Wiwitan.

Untuk memastikan rekomendasi ini dikawal secara langsung di dalam persidangan, Puskor Hindunesia telah menerbitkan surat mandat resmi bernomor 202601006_032Dekornas – Surat Mandat Peserta Mahasabha XIII PHDI – Puskor Hindunesia.pdf. Berdasarkan dokumen tersebut, sosok yang akan hadir dan mewakili nama Puskor Hindunesia di Jakarta adalah Dr(HC). Ida Bagus Ketut Susena, S.Kom, yang bertugas secara penuh dalam posisinya sebagai Ketua Umum Dekornas Puskor Hindunesia.

FAQ – Pertanyaan Umum