Mengawal Mahasabha XIII PHDI 2026: Apresiasi Sepak Terjang Letjen TNI I Nyoman Cantiasa
Media Suara Hindunesia — Dinamika keumatan menuju perhelatan akbar Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 2026 terus bergelora. Di tengah besarnya harapan umat akan hadirnya rekonsiliasi yang sejuk, sosok Letjen TNI I Nyoman Cantiasa hadir memikul amanah berat sebagai Ketua Panitia Mahasabha XIII. Keterpanggilan beliau untuk turun gunung dan merapikan tatanan kelembagaan Hindu patut mendapatkan apresiasi tinggi dari seluruh elemen umat, tak terkecuali dari Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia).
Persiapan Menuju Mahasabha PHDI: Bergerak Mencari Akar Permasalahan Umat
Sepak terjang Letjen TNI I Nyoman Cantiasa dalam memimpin kepanitiaan tidak dilakukan dari balik meja. Berbekal kedisiplinan dan ketegasan taktis yang ditempa di dunia militer, beliau langsung mengambil langkah strategis dengan merangkul para tokoh agama, cendekiawan, dan praktisi untuk berdiskusi.
Lebih dari itu, kepanitiaan di bawah nakhodanya menolak bekerja hanya bermodalkan asumsi. Mereka turun langsung menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pra-Mahasabha di berbagai kantong umat lintas demografi, mulai dari Bali, NTB, Sulawesi Tengah, hingga Kalimantan Tengah. Langkah gerilya yang diistilahkan sebagai “belanja masalah” ini bertujuan untuk mendengar secara langsung keluh kesah, aspirasi, dan harapan umat dari akar rumput agar Mahasabha 2026 memiliki landasan pijak yang akurat dan relevan dengan kondisi riil di lapangan.

Agenda Krusial dan Transformasi Kelembagaan
Dalam kacamata kepanitiaan, Mahasabha XIII bukanlah sekadar rutinitas pergantian pengurus lima tahunan. Terdapat agenda krusial yang diusung, yakni penguatan dan transformasi kelembagaan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan tema yang digaungkan: penguatan PHDI dalam menjalankan Dharma Agama dan Dharma Negara menuju Indonesia Raya.
Langkah transformasi kelembagaan ini mencakup adaptasi digitalisasi pelayanan umat (seperti e-pasraman, Sindu, dan arsip elektronik) hingga suksesi pada tiga organ utama majelis: Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian. Kepanitiaan menaruh harapan besar agar posisi-posisi krusial tersebut diisi oleh figur-figur terbaik, cerdas, dan berintegritas, yang mampu meletakkan kepentingan umat di atas ego maupun golongan. Melalui filosofi Vasudhaiva Kutumbakam (kita adalah bersaudara), diharapkan terbangun rumah besar yang mengayomi seluruh umat.

Mengingat Kembali Sikap Tegas Puskor Hindunesia di Pra-Mahasabha
Sejalan dengan semangat perbaikan dan penguatan lembaga yang diupayakan oleh kepanitiaan, Puskor Hindunesia memandang perlu untuk kembali menegaskan sikap kelembagaannya. Rekomendasi strategis ini sebelumnya telah diserahkan dan dipaparkan langsung oleh Ketua Umum Dekornas Puskor Hindunesia, DR (HC) Ida Bagus K Susena S.Kom, dalam ajang FGD Pra-Mahasabha XIII yang diselenggarakan di Ruang Angsoka UNHI Denpasar pada 8 Agustus 2026 lalu.
Melalui dokumen kajian bertajuk “Mengurai Benang Kusut Lembaga Terhormat Hindu Indonesia“, Puskor Hindunesia menegaskan bahwa krisis yang mendera PHDI bukan sekadar dualisme administratif, melainkan krisis kepercayaan teologis. Oleh karena itu, Puskor Hindunesia mendesak dilakukannya audit keanggotaan dan pembersihan lembaga di seluruh jenjang kepengurusan dari oknum-oknum yang berafiliasi dengan Kelompok Organisasi Transnasional Asing (KOTA). Kemurnian ajaran Hindu Dharma di bumi Nusantara tidak boleh dipertaruhkan.
Puskor Hindunesia juga menuntut dikembalikannya roh pembentukan Parisada tahun 1959, di mana otoritas tertinggi dan legitimasi moral murni berada di tangan para orang suci melalui Sabha Pandita (Sulinggih). Selain itu, reformasi keanggotaan Mahasabha mutlak diperlukan untuk membuka ruang setara bagi representasi keberagaman Hindu Nusantara, termasuk Hindu Kaharingan, Hindu Jawa/Kejawen, komunitas Hindu Tamil, hingga Sunda Wiwitan.
Mengakhiri sikapnya, Puskor Hindunesia menolak penyelesaian sengketa umat yang digantungkan pada peradilan negara atau lobi politik praktis, dan mendorong secara tegas rekonsiliasi hakiki melalui forum Pesamuhan Agung Sulinggih lintas kubu. Dukungan penuh diberikan kepada Letjen TNI I Nyoman Cantiasa dan jajaran panitia agar Mahasabha XIII kelak mampu menghasilkan keputusan yang memurnikan sekaligus menyatukan umat.
FAQ – Pertanyaan Umum
Di bawah kepimpinan Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, panitia turun langsung melakukan “belanja masalah” melalui Focus Group Discussion (FGD) Pra-Mahasabha di berbagai daerah seperti Bali, NTB, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah untuk menyerap aspirasi riil umat dari akar rumput.
Agenda utamanya meliputi rekonsiliasi umat, transformasi kelembagaan termasuk adaptasi digitalisasi (e-pasraman, Sindu), serta suksesi kepengurusan di tiga organ utama (Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian) yang diharapkan diisi oleh figur-figur berintegritas.
Puskor Hindunesia mengapresiasi upaya kepanitiaan dan mendesak agar Mahasabha menjadi momentum pemurnian lembaga dari pengaruh Kelompok Organisasi Transnasional Asing (KOTA), mengembalikan otoritas tertinggi kepada Sabha Pandita, serta menjamin keadilan representasi bagi seluruh keragaman Hindu Nusantara.
Puskor Hindunesia menuntut agar Parisada dikembalikan pada roh awal pembentukannya di tahun 1959, di mana otoritas tertinggi dalam menjaga Tattwa, Susila, dan Acara dipegang murni oleh orang suci atau Sulinggih, bebas dari intervensi politik praktis.

















Trackback/Pingback