Pilih Halaman

Mengawal Mahasabha XIII PHDI 2026: Apresiasi Sepak Terjang Letjen TNI I Nyoman Cantiasa

Mengawal Mahasabha XIII PHDI 2026: Apresiasi Sepak Terjang Letjen TNI I Nyoman Cantiasa

Media Suara Hindunesia — Dinamika keumatan menuju perhelatan akbar Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 2026 terus bergelora. Di tengah besarnya harapan umat akan hadirnya rekonsiliasi yang sejuk, sosok Letjen TNI I Nyoman Cantiasa hadir memikul amanah berat sebagai Ketua Panitia Mahasabha XIII. Keterpanggilan beliau untuk turun gunung dan merapikan tatanan kelembagaan Hindu patut mendapatkan apresiasi tinggi dari seluruh elemen umat, tak terkecuali dari Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia).

Persiapan Menuju Mahasabha PHDI: Bergerak Mencari Akar Permasalahan Umat

Sepak terjang Letjen TNI I Nyoman Cantiasa dalam memimpin kepanitiaan tidak dilakukan dari balik meja. Berbekal kedisiplinan dan ketegasan taktis yang ditempa di dunia militer, beliau langsung mengambil langkah strategis dengan merangkul para tokoh agama, cendekiawan, dan praktisi untuk berdiskusi.

Lebih dari itu, kepanitiaan di bawah nakhodanya menolak bekerja hanya bermodalkan asumsi. Mereka turun langsung menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pra-Mahasabha di berbagai kantong umat lintas demografi, mulai dari Bali, NTB, Sulawesi Tengah, hingga Kalimantan Tengah. Langkah gerilya yang diistilahkan sebagai “belanja masalah” ini bertujuan untuk mendengar secara langsung keluh kesah, aspirasi, dan harapan umat dari akar rumput agar Mahasabha 2026 memiliki landasan pijak yang akurat dan relevan dengan kondisi riil di lapangan.

Ketum Dekornas Puskor (kedua dari kiri) berfoto bersama Letjen TNI (Purn) I Nyoman Cantiasa (keempat dari kiri)
Ketum Dekornas Puskor (kedua dari kiri) berfoto bersama Letjen TNI I Nyoman Cantiasa (keempat dari kiri)

Agenda Krusial dan Transformasi Kelembagaan

Dalam kacamata kepanitiaan, Mahasabha XIII bukanlah sekadar rutinitas pergantian pengurus lima tahunan. Terdapat agenda krusial yang diusung, yakni penguatan dan transformasi kelembagaan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan tema yang digaungkan: penguatan PHDI dalam menjalankan Dharma Agama dan Dharma Negara menuju Indonesia Raya.

Langkah transformasi kelembagaan ini mencakup adaptasi digitalisasi pelayanan umat (seperti e-pasraman, Sindu, dan arsip elektronik) hingga suksesi pada tiga organ utama majelis: Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian. Kepanitiaan menaruh harapan besar agar posisi-posisi krusial tersebut diisi oleh figur-figur terbaik, cerdas, dan berintegritas, yang mampu meletakkan kepentingan umat di atas ego maupun golongan. Melalui filosofi Vasudhaiva Kutumbakam (kita adalah bersaudara), diharapkan terbangun rumah besar yang mengayomi seluruh umat.

Sekaha Tari Kawitan Dharma Nusantara Puskor berfoto bersama Letjen TNI (Purn) I Nyoman Cantiasa
Sekaha Tari Kawitan Dharma Nusantara Puskor berfoto bersama Letjen TNI I Nyoman Cantiasa

Mengingat Kembali Sikap Tegas Puskor Hindunesia di Pra-Mahasabha

Sejalan dengan semangat perbaikan dan penguatan lembaga yang diupayakan oleh kepanitiaan, Puskor Hindunesia memandang perlu untuk kembali menegaskan sikap kelembagaannya. Rekomendasi strategis ini sebelumnya telah diserahkan dan dipaparkan langsung oleh Ketua Umum Dekornas Puskor Hindunesia, DR (HC) Ida Bagus K Susena S.Kom, dalam ajang FGD Pra-Mahasabha XIII yang diselenggarakan di Ruang Angsoka UNHI Denpasar pada 8 Agustus 2026 lalu.

Melalui dokumen kajian bertajuk “Mengurai Benang Kusut Lembaga Terhormat Hindu Indonesia“, Puskor Hindunesia menegaskan bahwa krisis yang mendera PHDI bukan sekadar dualisme administratif, melainkan krisis kepercayaan teologis. Oleh karena itu, Puskor Hindunesia mendesak dilakukannya audit keanggotaan dan pembersihan lembaga di seluruh jenjang kepengurusan dari oknum-oknum yang berafiliasi dengan Kelompok Organisasi Transnasional Asing (KOTA). Kemurnian ajaran Hindu Dharma di bumi Nusantara tidak boleh dipertaruhkan.

Puskor Hindunesia juga menuntut dikembalikannya roh pembentukan Parisada tahun 1959, di mana otoritas tertinggi dan legitimasi moral murni berada di tangan para orang suci melalui Sabha Pandita (Sulinggih). Selain itu, reformasi keanggotaan Mahasabha mutlak diperlukan untuk membuka ruang setara bagi representasi keberagaman Hindu Nusantara, termasuk Hindu Kaharingan, Hindu Jawa/Kejawen, komunitas Hindu Tamil, hingga Sunda Wiwitan.

Mengakhiri sikapnya, Puskor Hindunesia menolak penyelesaian sengketa umat yang digantungkan pada peradilan negara atau lobi politik praktis, dan mendorong secara tegas rekonsiliasi hakiki melalui forum Pesamuhan Agung Sulinggih lintas kubu. Dukungan penuh diberikan kepada Letjen TNI I Nyoman Cantiasa dan jajaran panitia agar Mahasabha XIII kelak mampu menghasilkan keputusan yang memurnikan sekaligus menyatukan umat.

FAQ – Pertanyaan Umum

Apa langkah strategis yang dilakukan kepanitiaan Mahasabha XIII PHDI 2026?

Di bawah kepimpinan Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, panitia turun langsung melakukan “belanja masalah” melalui Focus Group Discussion (FGD) Pra-Mahasabha di berbagai daerah seperti Bali, NTB, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah untuk menyerap aspirasi riil umat dari akar rumput.

Apa agenda krusial dalam Mahasabha XIII PHDI 2026?

Agenda utamanya meliputi rekonsiliasi umat, transformasi kelembagaan termasuk adaptasi digitalisasi (e-pasraman, Sindu), serta suksesi kepengurusan di tiga organ utama (Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian) yang diharapkan diisi oleh figur-figur berintegritas.

Bagaimana sikap Puskor Hindunesia terhadap pelaksanaan Mahasabha XIII?

Puskor Hindunesia mengapresiasi upaya kepanitiaan dan mendesak agar Mahasabha menjadi momentum pemurnian lembaga dari pengaruh Kelompok Organisasi Transnasional Asing (KOTA), mengembalikan otoritas tertinggi kepada Sabha Pandita, serta menjamin keadilan representasi bagi seluruh keragaman Hindu Nusantara.

Apa yang dimaksud dengan mengembalikan “Spirit 1959” oleh Puskor Hindunesia?

Puskor Hindunesia menuntut agar Parisada dikembalikan pada roh awal pembentukannya di tahun 1959, di mana otoritas tertinggi dalam menjaga Tattwa, Susila, dan Acara dipegang murni oleh orang suci atau Sulinggih, bebas dari intervensi politik praktis.

Tentang Penulis

Gde Wibisana

Gde Wibisana Singgih Wilasa adalah digital strategist multidisiplin dan full-stack webmaster yang berbasis di Bali. Aktif di industri digital sejak pertengahan 1990-an, ia berspesialisasi dalam SEO dan Generative Engine Optimization (GEO), integrasi AI untuk bisnis, dan ekosistem digital. Saat ini, Gde memimpin perancangan dan pengelolaan berbagai platform digital inovatif, termasuk askgde.com, brodewata.com, media.kemaspkg.com, anagatadmc.com dan hindunesia.news.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Selamat Mahasabha IV PSN dari Puskor Hindunesia
Gabung Menjadi Relawan Dharma
Mengenal Hindu Tamil Sumatera Utara
SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL
Jl. Kertanegara Gg. Indrapura No.2
Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,
Kota Denpasar, Bali
Indonesia 80116
Phone : +62 817 975 3936
E-mail : puskor.hindunesia@gmail.com
Website : https://hindunesia.id
Translate »