Puskor Hindunesia Suarakan Hak dan Kesejahteraan Umat Hindu di Komisi IV DPRD Bali

Suara Hindunesia — Upaya tanpa henti untuk mengawal eksistensi dan kesejahteraan umat Hindu di Pulau Dewata kembali ditorehkan oleh barisan Relawan Dharma. Tepat pada Senin, 3 Agustus 2026, jajaran pengurus Puskor Hindunesia menggelar audiensi strategis dengan Komisi IV DPRD Provinsi Bali di ruang rapat Banmos Lantai 3 Gedung DPRD Provinsi Bali.

Pertemuan yang berlangsung pada pukul 12:30 WITA ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan pemetaan persoalan kesejahteraan rakyat dan sumber daya manusia (SDM) yang berkembang di masyarakat, namun kerap luput dari penyelesaian tuntas pemerintah daerah. Komisi IV DPRD Provinsi Bali sendiri membidangi urusan strategis mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, hingga keagamaan dan adat.

Tuntutan Prioritas: Keadilan Anggaran dan Perlindungan Adat

Puskor Hindunesia menyoroti keras ketiadaan alokasi anggaran yang memadai dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Kota di Bali untuk organisasi keagamaan Hindu. Selama ini, seluruh program pembinaan umat, pendidikan Dharma, hingga penguatan desa adat dijalankan secara swadaya oleh umat dan lembaga keagamaan.

Oleh karena itu, perjuangan prioritas dalam audiensi ini adalah mendesak penganggaran khusus dari APBD bagi lembaga keagamaan Hindu yang sepadan dengan peran nyatanya di garda depan pembinaan umat.

Selain masalah keadilan anggaran, Puskor Hindunesia juga menyuarakan peringatan keras terkait ancaman pelemahan fondasi budaya Hindu Bali. Tuntutan tegas diarahkan untuk melarang aktivitas Kelompok Organisasi Transnasional Asing (KOTA) dan misi keyakinan lain yang secara agresif merongrong eksistensi masyarakat penganut Hindu Bali yang rentan secara sradha dan ekonomi. Sebagai langkah nyata penguatan kelembagaan, Puskor juga memohon rekomendasi pemanfaatan Gedung Wisma Sejahtera di Lumintang yang saat ini terbengkalai agar dapat difungsikan sebagai Sekretariat Bersama Puskor Hindunesia di Denpasar.

Benteng Pendidikan, Kesehatan, dan Pengaman Sosial Umat

Perjuangan Relawan Dharma tidak berhenti pada urusan adat. Di hadapan para wakil rakyat, Puskor Hindunesia membawa suara umat dari berbagai sektor krusial:

• Pendidikan Nonformal: Mendesak adanya dukungan anggaran dan payung kebijakan daerah bagi pendidikan Hindu nonformal seperti pasraman dan sekolah minggu Hindu, yang merupakan benteng pertama pembentukan karakter anak-anak Hindu.
• Kesehatan: Mendorong pengakuan dan integrasi terbatas usada Bali sebagai pelengkap layanan kesehatan primer berbasis kearifan lokal. Puskor juga meminta akses prioritas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang membawa rekomendasi tertulis dari lembaga.
• Jaring Pengaman Sosial: Meminta akses anggaran bagi lembaga sosial Hindu untuk membantu sekaligus memberdayakan umat agar tidak menjadi sasaran empuk konversi keyakinan.

Meredam Eksodus Pekerja Migran Melalui Pemberdayaan Ekonomi

Menyoroti sektor ketenagakerjaan, Puskor Hindunesia membawa keresahan mengenai tingginya angka generasi Hindu Bali yang harus bekerja ke luar negeri dalam jangka waktu panjang. Puskor menawarkan solusi konkret melalui Gerakan Ekonomi Dharma (GEMA), yang dirancang untuk memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Relawan Dharma mendesak pemerintah memberikan dukungan kebijakan agar program pemberdayaan ekonomi keagamaan ini bisa menjadi alternatif penciptaan lapangan kerja yang layak di kampung halaman.

Audiensi ini menjadi bukti nyata bahwa Puskor Hindunesia tidak hanya menjadi penonton, melainkan mitra kritis dan strategis yang siap bergerak bersama pemerintah daerah. Suara umat telah diketuk di meja parlemen, kini saatnya mengawal janji menjadi bukti nyata demi tegaknya Dharma di Bumi Nusantara.

FAQ – Pertanyaan Umum