Puskor Hindunesia Dorong DPRD Bali Perkuat Kemitraan Strategis untuk Pembinaan Umat dan Pelestarian Budaya Hindu
Denpasar, Suara Hindunesia – Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Komisi IV DPRD Provinsi Bali dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat Banmos Lantai 3 Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (3/8). Audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk memetakan berbagai persoalan kesejahteraan rakyat dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan keberlangsungan adat, budaya, dan kehidupan keagamaan Hindu di Bali.
Dalam paparannya, Puskor Hindunesia menegaskan bahwa ruang lingkup kerja Komisi IV DPRD Provinsi Bali membidangi urusan strategis mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, hingga keagamaan dan adat yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat Hindu Bali. Karena itu, organisasi memandang perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan Hindu dalam merumuskan maupun menjalankan kebijakan publik.

Pendidikan, Pelestarian Budaya, dan Benteng Kesehatan Lokal
Salah satu perhatian utama yang disampaikan adalah pentingnya penguatan pendidikan keagamaan Hindu nonformal, pelestarian budaya Bali, digitalisasi lontar, perlindungan simbol-simbol sakral dari komersialisasi, serta peningkatan dukungan terhadap pasraman dan komunitas seni budaya yang selama ini berjalan secara swadaya oleh umat dan lembaga keagamaan. Menurut Puskor Hindunesia, langkah tersebut menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga karakter generasi muda Hindu di tengah derasnya arus digitalisasi dan industri pariwisata.
Di bidang kesehatan, Puskor Hindunesia mengusulkan penguatan sinergi antara pemerintah, desa adat, dan lembaga keagamaan dalam edukasi gizi, pelayanan kesehatan, kesehatan mental generasi muda, hingga pengembangan pendekatan kesehatan berbasis kearifan lokal seperti usada Bali. Organisasi juga mengusulkan dukungan terhadap kegiatan pelayanan sosial dan kesehatan yang rutin dilaksanakan di berbagai kabupaten di Bali.

Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Dharma
Menyoroti sektor ketenagakerjaan, organisasi membawa keresahan mengenai tingginya angka generasi Hindu Bali yang harus menjadi pekerja migran ke luar negeri dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan ekonomi lokal sangat dibutuhkan agar masyarakat memiliki alternatif penciptaan lapangan kerja yang layak di kampung halaman. Program Gerakan Ekonomi Dharma (GEMA) yang dikembangkan Puskor Hindunesia dinilai dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi keagamaan berbasis nilai-nilai Dharma dan komunitas.

Tuntutan Kemitraan dan Keadilan Anggaran
Sementara itu, pada bidang sosial dan keagamaan, Puskor Hindunesia menekankan perlunya pengakuan yang lebih kuat terhadap peran lembaga keagamaan Hindu sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan umat, pendidikan karakter, pelayanan sosial, dan pelestarian adat. Organisasi juga mendesak adanya skema penganggaran khusus dari APBD bagi lembaga keagamaan Hindu secara transparan yang sepadan dengan peran nyatanya di garda depan pembinaan umat.
Selain itu, Puskor Hindunesia turut mengangkat isu pembinaan generasi muda Hindu, penguatan Sekaa Teruna, pemerataan sarana olahraga berbasis desa adat, serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan nilai-nilai Dharma dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan di tingkat akar rumput.

Menutup audiensi, Puskor Hindunesia mengusulkan agar Komisi IV DPRD Provinsi Bali menjadikan kemitraan dengan lembaga keagamaan Hindu sebagai agenda strategis daerah. Usulan tersebut meliputi perjuangan alokasi anggaran bagi organisasi keagamaan Hindu, pelibatan organisasi keagamaan dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan rakyat dan SDM, serta sinkronisasi program-program Puskor Hindunesia, termasuk Gerakan Ekonomi Dharma (GEMA), dengan program perangkat daerah agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Bali.
Audiensi ini menjadi bukti nyata bahwa Puskor Hindunesia tidak hanya menjadi penonton, melainkan mitra kritis dan strategis yang siap bergerak bersama pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan Bali yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam menjaga tegaknya Dharma di Bumi Nusantara.
FAQ – Pertanyaan Umum
Tujuan utama audiensi ini adalah untuk menyampaikan pemetaan persoalan umat yang belum tuntas dan mendorong kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, pelestarian adat, dan pendidikan.
Puskor Hindunesia mendesak adanya alokasi anggaran APBD khusus yang memadai dan transparan bagi organisasi keagamaan Hindu, mengingat selama ini program pembinaan umat dan pelestarian budaya banyak dijalankan secara swadaya.
Puskor Hindunesia mendorong penguatan ekonomi lokal melalui program Gerakan Ekonomi Dharma (GEMA). Program ini dirancang untuk menciptakan lapangan kerja yang layak berbasis komunitas di kampung halaman sendiri.
Puskor Hindunesia meminta penguatan dukungan dari pemerintah untuk pasraman, pendidikan keagamaan Hindu nonformal, digitalisasi lontar, serta perlindungan simbol-simbol sakral dari komersialisasi industri pariwisata.













