Sinergi Puskor Hindunesia dan DPD HPI Bali: Perkuat Narasi Pariwisata Budaya dan Sukseskan Gerbang Nusantara 2026
DENPASAR, BALI – SUARA HINDUNESIA. Dalam rangka mematangkan persiapan perhelatan akbar Festival Gerbang Nusantara 2026 dan memperkuat jejaring komunitas keumatan, Pusat Koordinasi (Puskor) Hindunesia kembali melakukan audiensi strategis. Pada kesempatan kali ini, rombongan Panitia Gerbang Nusantara melakukan audensi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi Bali.Audensi dilakukan serius santai di Warung Ole, Jalan Mahendradata, Denpasar.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh semangat kekeluargaan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh sentral dari kedua belah pihak. Dari kubu DPD HPI Bali, hadir langsung Ketua HPI Bali, I Nyoman Nuarta, SH., didampingi oleh Sekretaris, I Komang Puji, SE, M.Pd. Sementara itu, delegasi Puskor Hindunesia dipimpin oleh Ketua Umum Dekornas, DR (HC) Ida Bagus K Susena, bersama Sekretaris Jenderal Anak Agung Gde Agung, Bendahara Umum I Putu Gede Siarta SH, beserta jajaran Panitia Gerbang Nusantara 2026.
Menyerap Aspirasi “Garda Terdepan” Pariwisata
Dalam diskusi tersebut, DPD HPI Bali memaparkan dinamika riil yang terjadi di lapangan. Sebagai organisasi dengan jumlah anggota mencapai 6.000 orang, HPI Bali mengakui adanya tantangan dalam memobilisasi massa secara fisik untuk kegiatan yang bersifat non-profesi, mengingat para pemandu wisata adalah pekerja lapangan yang sangat sibuk.
“Anggota kami itu situasinya adalah pekerja. Ketika disuruh datang untuk menghadiri sesuatu saja mikir, apalagi jika berbayar,” ungkap perwakilan HPI Bali, menggambarkan realitas para pahlawan devisa di sektor pariwisata.
Meski demikian, HPI Bali menegaskan komitmennya untuk selalu mendukung penuh program-program yang bersifat eksekutorial dan berdampak langsung pada pemajuan pariwisata Bali, seperti kolaborasi penyelenggaraan event di desa wisata.
Benturan Regulasi dan Pentingnya Storytelling Berbasis Sastra
Salah satu isu utama yang mengemuka dalam audiensi ini adalah kendala legalitas dan birokrasi, terutama bagi para pemandu wisata khusus (wisata minat khusus) yang beroperasi di wilayah kota maupun situs-situs spesifik. Diungkapkan bahwa seringkali niat baik komunitas lokal untuk merapikan diri secara legal terbentur oleh ketiadaan regulasi atau modul naungan dari pemerintah tingkat kota.
Merespons hal ini, Ketum Dekornas Puskor Hindunesia, DR (HC) Ida Bagus K Susena, menyoroti urgensi standarisasi narasi atau storytelling di setiap destinasi wisata. “Setiap destinasi itu kan harus ada narasinya, ada storytelling-nya yang berangkat dari rujukan di lontar, agar wawasan dan isiannya lebih lengkap,” tegas beliau.
Puskor Hindunesia memposisikan diri sebagai mediator dan lembaga perjuangan yang siap menjembatani kebuntuan antara aspirasi komunitas dengan birokrasi pemerintahan.
Lebih lanjut, Puskor Hindunesia memaparkan tiga pilar pergerakannya: Perjuangan (advokasi), Sosial Kemanusiaan, dan Pemberdayaan. Secara khusus di bidang kemanusiaan, Puskor telah menunjukkan kerja nyata yang tak terbantahkan, salah satunya adalah keberhasilan memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang tertimpa musibah di luar negeri hingga 17 kali.
Dalam konteks menjaga taksu Bali, Ketum Puskor Hindunesia juga menitipkan pesan mendalam kepada jajaran HPI. Selain agama, adat, dan institusi keamanan tradisional (Pecalang), masyarakat pariwisata seperti anggota HPI diharapkan mampu menjadi “Mitra Sinergis”.
“Bali ini milik kita. Anda sudah tinggal di sini, mencari penghidupan di sini, jadilah garda keempat. Harus ikut menjaga,” ujar perwakilan Puskor, menekankan pentingnya militansi dalam mengawal warisan Hindu Nusantara.
Mengawal Suksesnya Gerbang Nusantara 2026
Di penghujung audiensi, Puskor Hindunesia secara resmi mengundang DPD HPI Bali untuk berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan dan seminar Gerbang Nusantara 2026. Selain itu, Puskor juga berharap dapat bersinergi secara hukum, di mana Ketua HPI Bali, I Nyoman Nuarta, SH., yang berlatar belakang sebagai penasihat hukum, diharapkan dapat turut memperkuat tim legal (lawyer) Puskor Bali ke depannya.
Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan langkah konkret penyatuan visi. Melalui Gerbang Nusantara 2026, Puskor Hindunesia dan DPD HPI Bali siap berdiri beriringan—tidak hanya sebagai pelaku pariwisata, tetapi sebagai benteng pelindung idealisme, budaya, dan spiritualitas Nusantara.
FAQ – Pertanyaan Umum
Apa tujuan utama audiensi Puskor Hindunesia ke DPD HPI Bali?
Tujuan utamanya adalah menyelaraskan visi dan misi keumatan, mendengarkan aspirasi dan kendala para pemandu wisata di lapangan, serta menggalang sinergi untuk menyukseskan perhelatan besar Gerbang Nusantara 2026.
Apa tantangan terbesar yang dihadapi HPI Bali menurut diskusi tersebut?
Tantangan utamanya adalah memobilisasi anggota (yang berjumlah sekitar 6.000 pekerja lapangan) untuk acara di luar kepemanduan, serta minimnya payung regulasi dari pemerintah daerah bagi para pemandu wisata minat khusus (guide khusus).
Apa yang dimaksud dengan “Garda Keempat” dalam menjaga Bali?
Garda Keempat merujuk pada elemen masyarakat dan pekerja, termasuk para pelaku pariwisata seperti anggota HPI, yang diharapkan ikut serta secara aktif melindungi warisan adat, budaya, dan spiritual Bali, mendampingi tiga garda lainnya yaitu agama, adat, dan pecalang.
Bagaimana peran Puskor Hindunesia dalam membantu isu pariwisata dan sosial?
Puskor bertindak sebagai lembaga independen yang memediasi aspirasi komunitas dengan birokrasi pemerintah. Di ranah sosial, Puskor secara konsisten melakukan aksi kemanusiaan, seperti mengadvokasi dan memulangkan jenazah PMI ilegal ke Bali.
Siapa saja tokoh yang hadir dalam audiensi ini?
Dari HPI Bali dipimpin oleh I Nyoman Nuarta, SH (Ketua) dan I Komang Puji, SE, M.Pd (Sekretaris). Dari Puskor dipimpin oleh Ketum Dekornas DR (HC) Ida Bagus K Susena, Sekjen Anak Agung Gde Agung, Bendum I Putu Gede Siarta SH, beserta panitia inti Gerbang Nusantara 2026.
