Pilih Halaman

Puskor Hindunesia Dorong DPRD Bali Perkuat Kemitraan Strategis untuk Pembinaan Umat dan Pelestarian Budaya Hindu

Puskor Hindunesia Dorong DPRD Bali Perkuat Kemitraan Strategis untuk Pembinaan Umat dan Pelestarian Budaya Hindu

Denpasar, Suara Hindunesia – Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Komisi IV DPRD Provinsi Bali dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat Banmos Lantai 3 Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (3/8). Audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk memetakan berbagai persoalan kesejahteraan rakyat dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan keberlangsungan adat, budaya, dan kehidupan keagamaan Hindu di Bali.

Dalam paparannya, Puskor Hindunesia menegaskan bahwa ruang lingkup kerja Komisi IV DPRD Provinsi Bali membidangi urusan strategis mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, hingga keagamaan dan adat yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat Hindu Bali. Karena itu, organisasi memandang perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan Hindu dalam merumuskan maupun menjalankan kebijakan publik.

Relawan Dharma Puskor Hindunesia Yang Hadir Pada Kesempatan Audiensi Dengan Komisi IV DPRD Propinsi Bali
Relawan Dharma Puskor Hindunesia Yang Hadir Pada Kesempatan Audiensi Dengan Komisi IV DPRD Propinsi Bali

Pendidikan, Pelestarian Budaya, dan Benteng Kesehatan Lokal

Salah satu perhatian utama yang disampaikan adalah pentingnya penguatan pendidikan keagamaan Hindu nonformal, pelestarian budaya Bali, digitalisasi lontar, perlindungan simbol-simbol sakral dari komersialisasi, serta peningkatan dukungan terhadap pasraman dan komunitas seni budaya yang selama ini berjalan secara swadaya oleh umat dan lembaga keagamaan. Menurut Puskor Hindunesia, langkah tersebut menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga karakter generasi muda Hindu di tengah derasnya arus digitalisasi dan industri pariwisata.

Di bidang kesehatan, Puskor Hindunesia mengusulkan penguatan sinergi antara pemerintah, desa adat, dan lembaga keagamaan dalam edukasi gizi, pelayanan kesehatan, kesehatan mental generasi muda, hingga pengembangan pendekatan kesehatan berbasis kearifan lokal seperti usada Bali. Organisasi juga mengusulkan dukungan terhadap kegiatan pelayanan sosial dan kesehatan yang rutin dilaksanakan di berbagai kabupaten di Bali.

Relawan Nitama Dharma Yang Turut Memberikan Dukungannya dalam Perjuangan Dharma Hari ini
Relawan Nitama Dharma Yang Turut Memberikan Dukungannya dalam Perjuangan Dharma Hari ini

Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Dharma

Menyoroti sektor ketenagakerjaan, organisasi membawa keresahan mengenai tingginya angka generasi Hindu Bali yang harus menjadi pekerja migran ke luar negeri dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan ekonomi lokal sangat dibutuhkan agar masyarakat memiliki alternatif penciptaan lapangan kerja yang layak di kampung halaman. Program Gerakan Ekonomi Dharma (GEMA) yang dikembangkan Puskor Hindunesia dinilai dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi keagamaan berbasis nilai-nilai Dharma dan komunitas.

Srikandi Komisi IV DPRD Provinsi Bali - Ni Made Sumiati SH (baju biru) - ditengah para Srikandi Relawan Dharma
Srikandi Komisi IV DPRD Provinsi Bali – Ni Made Sumiati SH (baju biru) – ditengah para Srikandi Relawan Dharma

Tuntutan Kemitraan dan Keadilan Anggaran

Sementara itu, pada bidang sosial dan keagamaan, Puskor Hindunesia menekankan perlunya pengakuan yang lebih kuat terhadap peran lembaga keagamaan Hindu sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan umat, pendidikan karakter, pelayanan sosial, dan pelestarian adat. Organisasi juga mendesak adanya skema penganggaran khusus dari APBD bagi lembaga keagamaan Hindu secara transparan yang sepadan dengan peran nyatanya di garda depan pembinaan umat.

Selain itu, Puskor Hindunesia turut mengangkat isu pembinaan generasi muda Hindu, penguatan Sekaa Teruna, pemerataan sarana olahraga berbasis desa adat, serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan nilai-nilai Dharma dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan di tingkat akar rumput.

Ramah Tamah setelah Audiensi masih di ruang PANMUS Kantor DPRD Provinsi Bali
Ramah Tamah setelah Audiensi masih di ruang PANMUS Kantor DPRD Provinsi Bali

Menutup audiensi, Puskor Hindunesia mengusulkan agar Komisi IV DPRD Provinsi Bali menjadikan kemitraan dengan lembaga keagamaan Hindu sebagai agenda strategis daerah. Usulan tersebut meliputi perjuangan alokasi anggaran bagi organisasi keagamaan Hindu, pelibatan organisasi keagamaan dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan rakyat dan SDM, serta sinkronisasi program-program Puskor Hindunesia, termasuk Gerakan Ekonomi Dharma (GEMA), dengan program perangkat daerah agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Bali.

Audiensi ini menjadi bukti nyata bahwa Puskor Hindunesia tidak hanya menjadi penonton, melainkan mitra kritis dan strategis yang siap bergerak bersama pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan Bali yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam menjaga tegaknya Dharma di Bumi Nusantara.

FAQ – Pertanyaan Umum

Apa tujuan utama audiensi Puskor Hindunesia dengan Komisi IV DPRD Provinsi Bali?

Tujuan utama audiensi ini adalah untuk menyampaikan pemetaan persoalan umat yang belum tuntas dan mendorong kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, pelestarian adat, dan pendidikan.

Apa usulan Puskor Hindunesia terkait keadilan anggaran keagamaan?

Puskor Hindunesia mendesak adanya alokasi anggaran APBD khusus yang memadai dan transparan bagi organisasi keagamaan Hindu, mengingat selama ini program pembinaan umat dan pelestarian budaya banyak dijalankan secara swadaya.

Bagaimana solusi Puskor Hindunesia terhadap tingginya angka pekerja migran asal Bali?

Puskor Hindunesia mendorong penguatan ekonomi lokal melalui program Gerakan Ekonomi Dharma (GEMA). Program ini dirancang untuk menciptakan lapangan kerja yang layak berbasis komunitas di kampung halaman sendiri.

Apa usulan di bidang pendidikan dan pelestarian budaya?

Puskor Hindunesia meminta penguatan dukungan dari pemerintah untuk pasraman, pendidikan keagamaan Hindu nonformal, digitalisasi lontar, serta perlindungan simbol-simbol sakral dari komersialisasi industri pariwisata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL
Jl. Kertanegara Gg. Indrapura No.2
Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,
Kota Denpasar, Bali
Indonesia 80116
Phone : +62 817 975 3936
E-mail : puskor.hindunesia@gmail.com
Website : https://hindunesia.id
Translate »