Kelangkaan BBM di Bali Kian Mengkhawatirkan, Puskor Hindunesia Desak Langkah Darurat dan Perlindungan Pekerja Informal

Media Suara Hindunesia, Denpasar — Gelombang antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Bali mendapat sorotan tajam dari Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia). Organisasi pergerakan keumatan dan sosial ini mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, serta PT Pertamina Patra Niaga untuk segera mengambil tindakan taktis guna mengurai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kian membebani denyut perekonomian rakyat kecil.

Puskor Hindunesia menilai bahwa krisis ketersediaan BBM di Pulau Dewata bukan sekadar isu teknis pasokan dan distribusi, melainkan telah menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya pekerja sektor informal yang menggantungkan mata pencarian hariannya pada kendaraan bermotor.

Kendaraan Adalah Alat Produksi: Antrean Panjang Lumpuhkan Pendapatan Harian

Ketua Umum Dewan Koordinator Nasional (Dekornas) Puskor Hindunesia, Ida Bagus Ketut Susena, menegaskan bahwa dampak kelangkaan BBM paling parah dirasakan langsung oleh pengemudi ojek online, pedagang keliling, sopir angkutan barang skala mikro, petani, nelayan, hingga buruh harian lepas.

“Bagi pengemudi ojek, pedagang keliling, sopir angkutan barang, dan pekerja harian, kendaraan adalah alat produksi utama mereka. Satu jam mengantre di SPBU berarti satu jam kehilangan pendapatan riil, sementara mereka tidak memiliki bantalan ekonomi atau cadangan finansial untuk menutup kerugian tersebut,” ujar Ida Bagus K Susena saat memberikan keterangan pers di Denpasar.

Susena menambahkan, situasi ini menciptakan efek domino (multiplier effect) yang merambat ke berbagai sektor. Masyarakat yang kehabisan BBM bersubsidi di SPBU terpaksa membeli BBM di tingkat pengecer dengan harga yang jauh lebih mahal atau beralih ke varian nonsubsidi yang menguras kantong. Akibatnya, kenaikan biaya transportasi logistik berpotensi mengerek harga komoditas kebutuhan pokok di pasar tradisional, sementara para pekerja yang terlambat masuk kerja akibat antrean berhadapan dengan risiko pemotongan upah.

“Yang menanggung beban terberat justru kelompok masyarakat yang paling tidak mampu menyerap guncangan biaya ini,” tegasnya.

Akar Masalah: Rentannya Rantai Pasok Laut dan Cadangan Penyangga Terbatas

Dalam kajian situasional Puskor Hindunesia, kerentanan energi di Bali berakar dari struktur pasokannya yang sangat tersentralisasi dan bergantung pada pengiriman jalur laut. Dengan kapasitas cadangan penyangga (buffer stock) yang relatif terbatas di terminal BBM setempat, keterlambatan jadwal sandar kapal tanker atau penyesuaian alokasi kuota langsung berimbas seketika di tingkat dispenser SPBU.

Kondisi pasokan yang ketat tersebut kian diperparah oleh aksi pembelian berlebih akibat kepanikan warga (panic buying), serta dugaan adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan alokasi BBM bersubsidi melalui praktik pengetapan maupun penimbunan ilegal.

Rekomendasi Solusi Jangka Pendek: Status Siaga Distribusi dan Tambahan Pasokan Darurat

Guna meredam kepanikan publik dan memulihkan mobilitas ekonomi masyarakat, Puskor Hindunesia melayangkan sejumlah tuntutan dan solusi darurat:

1. Injeksi Pasokan Tambahan: Mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk segera menambah pasokan darurat (contingency supply) ke Bali guna membanjiri pasar hingga antrean terurai.
2. Keterbukaan Informasi Publik: Pertamina diminta transparan dan proaktif menyampaikan pembaruan status stok, kepastian jadwal kedatangan kapal tangki, serta akar penyebab kendala operasional agar spekulasi liar di masyarakat terhenti.
3. Penetapan Status Siaga Distribusi: Meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Pemerintah Provinsi Bali untuk mengevaluasi kembali kuota BBM Bali sesuai konsumsi riil dan segera menetapkan status siaga distribusi terkoordinasi.
4. Prioritas Jalur Khusus di SPBU: Menginstruksikan SPBU agar membuka jalur prioritas bagi armada angkutan logistik bahan pokok, pengemudi ojek, pedagang kecil, petani, dan nelayan, disertai pembatasan volume pembelian kendaraan pribadi yang rasional.
5. Penegakan Hukum Tegas: Mendorong aparat penegak hukum dan Satpol PP memperketat pengawasan di SPBU guna menindak tegas oknum spekulan, pembeli jeriken tanpa izin, dan praktik penimbunan BBM bersubsidi.
6. Bantalan Sosial Sementara: Mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk merancang jaring pengaman sosial sementara bagi pekerja informal yang mata pencariannya terdisrupsi signifikan akibat krisis ini.

Penguatan Ketahanan Energi Berkelanjutan di Pulau Dewata

Untuk jangka menengah dan panjang, Ida Bagus Ketut Susena menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap arsitektur ketahanan energi Bali. Pemerintah dituntut untuk mendiversifikasi rute serta moda pengiriman pasokan, sekaligus memperbesar kapasitas infrastruktur penampungan cadangan BBM di Bali agar tidak mudah goyah ketika terjadi gangguan cuaca laut atau kendala logistik maritim.

“Jangan sampai rakyat kecil menanggung akibat dari persoalan teknis struktural yang bukan mereka sebabkan. Puskor Hindunesia bersama barisan Relawan Dharma siap bersinergi dan mengawal bersama pemerintah daerah, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan agar situasi pasokan energi di Bali segera normal kembali,” pungkas Susena.

Bangga, Bangkit, Bangun! JAYA HINDUNESIA!

FAQ – Pertanyaan Umum