Wawancara Eksklusif 15 Menit: Ketum Puskor Hindunesia Soroti Etika Sulinggih dan Tawarkan Solusi Rekonsiliasi Mahasabha XIII
Media Suara Hindunesia, Jakarta — Dinamika persidangan Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) terus bergulir dengan intensitas tinggi. Di sela-sela padatnya agenda Sidang Paripurna yang menguras energi para utusan, tim Media Suara Hindunesia berkesempatan menarik waktu sejenak untuk wawancara eksklusif selama 15 menit bersama Ketua Umum Dekornas Puskor Hindunesia – DR (HC) Ida Bagus K Susena S.Kom.
Dalam perbincangan singkat namun berbobot tersebut, beliau membedah berbagai persoalan krusial yang mewarnai ruang sidang, mulai dari etika kepemimpinan spiritual hingga tawaran jalan keluar bagi suksesi Pengurus Harian PHDI Pusat.
Sorotan Kritis: Mengembalikan “Sesana” Orang Suci di Ruang Sidang
Hal pertama yang menjadi catatan kritis Puskor Hindunesia adalah dinamika perdebatan yang terjadi di kalangan rohaniwan. Ketua Umum Puskor Hindunesia menyayangkan masih adanya oknum sulinggih (pandita senior) yang menunjukkan sikap emosional dan bernada tinggi dalam menyampaikan pandangan.
Terlihat adanya oknum yang bersuara keras dan memaksakan kehendak dengan melontarkan desakan “diputuskan, diputuskan” demi mempertahankan posisinya di Sabha Pandita, meskipun yang bersangkutan sudah menjabat selama beberapa periode. Sikap seperti ini dinilai sangat tidak pantas dan jauh dari sesana (tata krama) seorang sulinggih yang semestinya merespons permasalahan dengan bijak dan lembut. Beliau menegaskan perlunya pembersihan dan evaluasi agar ke depan, Sabha Pandita benar-benar diisi oleh figur yang mengedepankan tata krama ke-pandita-an.
Harga Mati: Validasi dan Sapu Bersih KOTA
Sejalan dengan penegakan etika, Puskor Hindunesia kembali menggaungkan desakan pemurnian teologis. Dalam wawancara tersebut, secara gamblang ditegaskan perlunya validasi terbuka kepada masing-masing pandita di forum agar terbukti tidak terpapar atau berafiliasi dengan Kelompok Organisasi Transnasional Asing (KOTA).
Kelompok-kelompok seperti Hare Krishna dan Sai Baba dipastikan harus dibersihkan dari kelembagaan. Langkah ini dinilai mutlak demi menjaga kejujuran, keterbukaan, dan niat bersih dalam membangun lembaga yang murni mengayomi Hindu Nusantara.
Rekonsiliasi Suksesi: Mengadopsi Gaya “Jokowi-Prabowo”
Menanggapi dinamika suksesi Ketua Pengurus Harian (KPH) yang kian mengerucut pada dua nama mumpuni – yakni Letjen TNI (Purn) I Nyoman Cantiasa dan Dr. Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana – Puskor Hindunesia menawarkan solusi yang menyejukkan.
Beliau berharap kedua tokoh Hindu tersebut dapat melakukan konsolidasi internal untuk mencapai musyawarah mufakat. Sebagai contoh skenario pembagian peran, jika Bung Ari disepakati sebagai Ketua Pengurus Harian (KPH), maka Cantiasa dapat mengisi ruang di Sabha Walaka, atau sebaliknya, jika Cantiasa menjadi Ketua Pengurus Harian (KPH), Bung Ari dapat mengambil peran strategis sebagai Sekretaris. Skenario ini diyakini akan membuat proses regenerasi lima tahun ke depan berjalan sangat elok.
Lebih jauh, semangat rekonsiliasi ini juga harus menyentuh kubu “Parisada Pemurnian”. Puskor Hindunesia mengusulkan agar tokoh dari kubu tersebut, seperti Haji Dunia, turut diakomodasi untuk masuk ke dalam Sabha Walaka. Semangat saling merangkul ini diibaratkan seperti gaya rekonsiliasi politik Jokowi dan Prabowo, yang menanggalkan rivalitas demi membangun rumah besar keumatan yang solid.
Menata Ulang Organisasi Menuju Mahasabha yang Demokratis
Menutup sesi wawancara 15 menit tersebut, Ketua Umum Puskor Hindunesia menegaskan penolakannya terhadap praktik blok-blokan organisasi di tubuh majelis. Ke depan, beliau mendesak agar seluruh organisasi Hindu di seluruh Indonesia diinventarisasi dan dikategorikan secara jelas skalanya: mana yang bersifat nasional, regional (provinsi), dan lokal.
Dengan penataan tersebut, Mahasabha di masa mendatang dapat berjalan lebih demokratis, merangkul, dan akomodatif; di mana organisasi berskala nasional diundang sebagai peserta, sementara yang berskala regional dan lokal dilibatkan sebagai peninjau. Jika pimpinan majelis yang baru kelak mampu mewujudkan kelembagaan yang bersih dan inklusif ini, Puskor Hindunesia menyatakan kesiapannya untuk merapat, bersinergi, dan berkolaborasi membesarkan umat.
Bangga, Bangkit, Bangun! JAYA HINDUNESIA!
FAQ – Pertanyaan Umum
Apa kritik utama Puskor Hindunesia terhadap dinamika Sulinggih di Mahasabha XIII?
Puskor Hindunesia menyayangkan masih adanya oknum sulinggih yang bersikap emosional, bernada tinggi, dan memaksakan kehendak untuk mempertahankan jabatan, yang dinilai sangat jauh dari sesana (tata krama) seorang pandita.
Bagaimana sikap Puskor Hindunesia terhadap ancaman organisasi transnasional?
Puskor menuntut adanya validasi terbuka untuk memastikan seluruh pandita dan pengurus benar-benar bersih dan tidak terpapar oleh Kelompok Organisasi Transnasional Asing (KOTA) seperti Hare Krishna dan Sai Baba.
Apa usulan Puskor Hindunesia terkait dua kandidat kuat Ketua Pengurus Harian PHDI?
Menghadapi dua kandidat mumpuni (I Nyoman Cantiasa dan Ari Dwipayana), Puskor mendorong konsolidasi internal dan musyawarah mufakat agar keduanya dapat berbagi peran strategis (misal sebagai Ketua Pengurus Harian dan Sekretaris/Sabha Walaka) demi mulusnya regenerasi.
Bagaimana konsep rekonsiliasi yang ditawarkan oleh Puskor Hindunesia?
Selain musyawarah antar-kandidat, Puskor juga mengusulkan agar tokoh dari kubu “Parisada Pemurnian” diakomodasi masuk ke Sabha Walaka, mengadopsi gaya rekonsiliasi saling merangkul demi persatuan umat.
