Ujian Keadilan di Meja Mahasabha: Menanti Suara Hindu Kaharingan, Tengger, Wiwitan dan Hindu Lainnya

Laporan Khusus: Ketum Puskor Hindunesia Tiba di Jakarta

Menjelang perhelatan agung Mahasabha XIII PHDI, Ketua Umum Dekornas Puskor Hindunesia, Dr. (HC) Ida Bagus K Susena, S.Kom, telah berada di Jakarta sejak kemaren (10/07). Di tengah padatnya agenda konsolidasi keumatan, beliau menyempatkan diri untuk singgah di kawasan Kemang, tepatnya di Jln. Ampera. Kunjungan ini merupakan momen silaturahmi ke warung sekaligus kediaman salah satu penggerak Relawan Dharma, Ibu GA Arini, sembari menikmati hidangan khas Bali, nasi campur, untuk menjaga stamina dan semangat kekeluargaan sebelum “bertarung” di ruang persidangan.

Kehadiran fisik Ketum Puskor Hindunesia di Ibu Kota ini bukan tanpa alasan. Beliau memegang mandat resmi dari kelembagaan Puskor Hindunesia untuk memperjuangkan aspirasi krusial umat di arena Mahasabha XIII. Salah satu agenda utama yang dikawal adalah mendesak agar sentralisasi diakhiri dan Mahasabha membuka ruang representasi yang setara bagi seluruh penganut Hindu Nusantara, termasuk Hindu Kaharingan, Kejawen, komunitas Hindu Tamil, Sunda Wiwitan dan Hindu lainnya.

Desakan Keadilan Representasi bagi Hindu Nusantara

Selama ini, entitas kearifan lokal seperti Hindu Kaharingan, Hindu Kejawen, Sunda Wiwitan, hingga tradisi lokal lainnya yang berafiliasi dalam Hindu Dharma kerap belum mendapatkan kanal representasi yang setara di tingkat pusat. Puskor Hindunesia dengan tegas menyatakan bahwa lembaga tertinggi umat tidak boleh didominasi oleh satu wilayah atau faksi kepentingan saja. Para rohaniwan adat dari berbagai pelosok Nusantara – mulai dari Basir (Dayak Kaharingan) hingga Dukun Pandita (Tengger) – harus diakomodasi agar PHDI benar-benar menjadi payung pengayom yang inklusif bagi seluruh umat.

Realitas di Akar Rumput: Catatan Kritis dari Hindunesia Zoom

Urgensi atas representasi ini sangat beralasan jika kita menengok langsung dinamika di akar rumput. Melalui berbagai temuan dalam forum “Hindunesia Zoom – Seri Hindu Nusantara“, terbukti bahwa umat Hindu di pelosok menghadapi tantangan nyata yang membutuhkan payung advokasi kuat dari PHDI Pusat.

Salah satu contoh riil disuarakan oleh tokoh masyarakat adat Tengger, Bapak Bambang Suprapto, yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Paruman Dukun Pandita Kawasan Tengger sekaligus Ketua PHDI Kabupaten Probolinggo. Dalam diskusinya, beliau memaparkan beratnya perjuangan masyarakat Hindu Tengger dalam mempertahankan kelestarian Gunung Bromo sebagai kawasan suci (hila-hila) dari ancaman eksploitasi pariwisata komersial.

Masyarakat adat dan Paruman Dukun Pandita harus berjuang keras menolak pembangunan struktur permanen serta wacana pembangunan kereta gantung (cable car) yang dinilai akan merusak kesucian tempat bersemayamnya para leluhur.

Selain itu, umat juga tengah memperjuangkan hak akses ibadah, di mana umat Hindu dari luar daerah yang ingin beribadah ke Pura Luhur Poten kerap terbebani oleh biaya retribusi pariwisata dari pihak Taman Nasional (TNBTS). Beliau juga menyuarakan harapan besar agar tanah Pura Luhur Poten dapat segera disertifikatkan untuk memberikan kepastian hukum bagi umat.

Tantangan perlindungan kawasan suci dan hak sipil semacam ini tidak hanya terjadi di Bromo. Masyarakat Hindu Kaharingan di Kalimantan juga terus memperjuangkan etika lingkungan dalam menjaga hutan adat dan tantangan pengakuan hak-hak spiritual mereka. Di sisi lain, umat Hindu Wiwitan di Sunda berjuang mempertahankan monoteisme purba ajaran leluhur agar selaras dengan keseimbangan makrokosmos.

Berbagai realitas ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa keadilan di meja Mahasabha XIII sedang diuji. Akankah Mahasabha kali ini sekadar menjadi ajang suksesi kepengurusan yang elitis, atau mampukah ia menjelma menjadi rumah besar yang benar-benar mendengar, merangkul, dan memberikan kursi keadilan bagi suara-suara dari Bromo, Kalimantan, Pasundan, hingga pelosok Nusantara lainnya?

FAQ – Pertanyaan Umum