Audiensi Puskor Hindunesia dengan Pengurus Harian PHDI Pusat, Perkuat Sinergi dan Persatuan Umat Hindu Nusantara

Media Suara Hindunesia, JAKARTA — Perkumpulan Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) melaksanakan audiensi dengan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat pada Selasa, 27 Oktober 2026. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi kelembagaan, membangun sinergi program, serta memperkuat persatuan seluruh komponen umat Hindu di Indonesia.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua PHDI Pusat, Letjen TNI Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.Han., didampingi Sekretaris Jenderal PHDI Pusat, Nyoman Gede Agus Asrama, S.Kom., serta Wakil Ketua PHDI Pusat, Ir. Wayan Gigin Samudra Antara. Turut hadir Bapak Wayan Suyasa dari Administrasi Kesekretariatan PHDI Pusat.

Sementara itu, delegasi Puskor Hindunesia terdiri atas 11 orang, yakni dua orang Dewan Pembina Dewan Koordinator Nasional (Dekornas), enam orang Pengurus Dekornas, dan tiga orang perwakilan Dewan Koordinator Wilayah (Dekorwil) Jakarta. Kehadiran delegasi ini mencerminkan komitmen Puskor Hindunesia untuk membangun komunikasi langsung dengan PHDI Pusat sekaligus memperluas ruang kolaborasi dalam pelayanan umat.

Memperkuat Persaudaraan dan Merangkul Seluruh Komponen Hindu

Dalam audiensi tersebut, Puskor Hindunesia menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Pengurus Harian PHDI Pusat periode 2026–2031. Puskor berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah dengan semangat pengabdian, integritas, keterbukaan, dan kebijaksanaan demi kemajuan kehidupan Hindu di Indonesia.

Salah satu pokok penting yang menjadi perhatian adalah perlunya membangun hubungan yang harmonis di antara seluruh organisasi, lembaga, yayasan, dan komunitas Hindu, termasuk kelompok-kelompok yang berakar pada tradisi dan kearifan lokal Hindu Nusantara.

Puskor Hindunesia berpandangan bahwa keberagaman tradisi, adat, sejarah, dan praktik spiritual merupakan kekayaan yang perlu dihormati dan dilindungi. Karena itu, ruang komunikasi dan partisipasi perlu dibuka secara setara agar seluruh komponen umat dapat berkontribusi bagi kemajuan bersama. Semangat tersebut sejalan dengan cita-cita membangun kehidupan Hindu Indonesia yang rukun, inklusif, dan mampu menjaga warisan leluhur tanpa mengabaikan persaudaraan serta nilai-nilai Dharma.

Sinergi dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Umat

Puskor Hindunesia juga memaparkan peran dan kiprahnya dalam tiga gerakan utama, yaitu perjuangan keumatan, solidaritas sosial-kemanusiaan, dan pemberdayaan sumber daya Hindu. Ketiga bidang tersebut menjadi landasan bagi berbagai kegiatan Puskor, mulai dari penguatan koordinasi organisasi, pelayanan sosial-kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi umat, pengembangan kader, hingga pelestarian adat dan kebudayaan Hindu Nusantara.

Puskor berharap komunikasi dengan PHDI Pusat dapat ditindaklanjuti melalui pemetaan kebutuhan umat, pertukaran informasi, serta penyusunan program bersama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Hindu di berbagai daerah. Kolaborasi antarlembaga dinilai penting agar potensi umat dapat dihimpun secara lebih terarah dan berbagai program pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi.

Mendorong Penguatan Kelembagaan PHDI

Pokok pembahasan lainnya adalah gagasan untuk memperkuat kedudukan kelembagaan dan keberlanjutan pendanaan PHDI melalui kajian kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Puskor Hindunesia mendorong agar gagasan mengenai kemungkinan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat kelembagaan PHDI dapat dikaji secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai komponen umat Hindu serta para ahli di bidang hukum dan kebijakan publik. Kajian tersebut diharapkan dapat mencakup kejelasan fungsi kelembagaan, dukungan terhadap pelayanan keagamaan dan sosial, tata kelola pendanaan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Puskor memandang bahwa penguatan kelembagaan bukan semata-mata persoalan pembiayaan, melainkan juga upaya meningkatkan kapasitas pelayanan, menjaga kerukunan, serta memperkuat kemampuan organisasi dalam menjawab kebutuhan umat Hindu di seluruh Indonesia.

Penjelasan mengenai Inisiatif Kemandirian Ekonomi Organisasi

Dalam pertemuan tersebut, Puskor Hindunesia turut membawa penjelasan mengenai latar belakang dan proses administratif yang berkaitan dengan inisiatif pengajuan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batu bara yang telah dijajaki sejak 2024.

Penjelasan ini menjadi bagian dari upaya membangun keterbukaan mengenai langkah-langkah yang pernah ditempuh Puskor dalam menjajaki sumber pendanaan alternatif untuk menopang keberlanjutan program pelayanan sosial-kemanusiaan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pelestarian adat dan kebudayaan.

Puskor menegaskan pentingnya menempatkan setiap inisiatif ekonomi dalam kerangka kepatuhan terhadap hukum, tata kelola yang baik, transparansi, dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Rincian kronologi dan status administratifnya perlu merujuk pada dokumen resmi yang relevan.

Menuju Kerja Sama yang Lebih Konkret

Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari komunikasi kelembagaan yang berkelanjutan antara Puskor Hindunesia dan PHDI Pusat. Sejumlah ruang tindak lanjut yang dapat dikembangkan antara lain penguatan komunikasi antarlembaga, forum dialog Hindu Nusantara, pemetaan program prioritas, kajian penguatan kelembagaan PHDI, serta kolaborasi dalam bidang sosial-kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, kepemudaan, perempuan, dan pelestarian kebudayaan.

Puskor Hindunesia menegaskan kesiapannya untuk membangun kerja sama dengan PHDI Pusat dan seluruh komponen Hindu berdasarkan semangat persaudaraan, sikap saling menghormati, dan komitmen terhadap kepentingan umat.

Pertemuan ini membawa harapan agar perbedaan latar belakang, tradisi, maupun pendekatan kelembagaan tidak menjadi penghalang bagi kerja bersama. Sebaliknya, keberagaman diharapkan menjadi kekuatan untuk membangun umat Hindu Indonesia yang lebih solid, mandiri, dan berdaya guna bagi bangsa dan negara.

FAQ – Pertanyaan Umum